Rangkap Jabatan di BUMN Masih Ditemukan Seperti Politik Dagang Sapi
Temuan Ombudsman sangat mengejutkan. 564 jabatan terindikasi pelanggaran di BUMN. 167 ditemukan di anak perusahaan BUMN dan 397 ditemukan di BUMN. Angka ini tidak bisa dikatakan sedikit.
Imdadun Rahmat selaku Direktur Said Aqil Siroj Institute sangat prihatin dengan temuan ini. Imdadun menilai banyak yang perlu dibenahi terkait BUMN. Mengingat BUMN merupakan badan yang menjadi tulang punggung pendapatan negara. BUMN merupakan aset yang menanggung hajat hidup orang banyak. Pelanggaran dengan angka yang terbilang besar ini perlu mendapatkan perhatian lebih serius.
Said Aqil Siroj Institute Menganggap Hal ini Membahayakan
Seperti dikutip dari merdeka.com Imdadun mengungkapkan keprihatinannya tersebut.
“Lima ratus lebih temuan itu mengindikasikan parahnya keadaan. Kementerian BUMN itu membawahi aset negara yang bernilai sangat besar, perannya strategis, sebab melalui BUMN lah negara memenuhi hajat hidup orang banyak. Kalau tidak akuntabel bisa membahayakan negara,” Imdadun memberikan keterangan tertulis pada Selasa (30/6).
Pemborosan Uang Negara di Tengah Pandemi
Imdadun menambahkan rangkap jabatan yang terjadi di BUMN merupakan peluang untuk menghabiskan uang negara. Pelayanan dasar yang diperlukan akan terhambat dan kurang efisien. Negara akan dianggap tidak bisa memberikan pelayanan dasar yang baik untuk rakyat.
Imdadun juga menganggap kondisi seperti ini masih terjadi karena adanya budaya politik lama. Imdadun mengkiaskan kejadian ini mirip dengan politik dagang sapi. Pelanggaran dari segi norma juga tidak luwes untuk orang banyak. Adanya larangan rangkap jabatan berarti bahwa pejabat dituntut bekerja dengan baik, fokus dan bertanggungjawab.
- Taman Kyai Langgeng Dibuka Simak Cara Pesan Tiketnya Secara Online
- Kisah Haru Gus Baha Saat Merawat Ibunda saat Sakit
- Lagi Khusyuk Sholat Jumat Auto Bubar ternyata ini Alasannya
- PKS Kritik Jokowi Berikan Sembako Langsung: Bukan Presiden yang Baik
- Hukum Shaf Sholat Renggang 1 Meter(
- NabhaniA Polisi Ganteng Asal Aceh yang Jago Tilawah Quran Seperti apa ya Kalau Bershalawat
- Fadli Zon Ribut Kritisi Kebijakan New Normal Netizen Malah
- Beredar Sekolah Prioritas Dengan Kedok Kemdikbud
“Dari sisi manajemen ini menunjukkan buruknya tata kelola. Sedangkan dari sisi fatsun politik, ini menandakan masih kuatnya budaya politik lama yakni politik dagang sapi,” ucap dia.
Tidak Sejalan dengan Arahan Jokowi
Imdadun menganggap hal ini tidak etis ketika terjadi di tengah pandemi Covid-19. Banyak terjadi rangkap jabatan di BUMN dinilai tidak efisien dan mengingkari anjuran Presiden Joko Widodo.
Jokowi dalam semangatnya menginginkan sense of crisis. Kerja cepat, fokus pada tanggungjawabnya dan akuntabilitas. Dan yang paling penting ada penghematan.
Imdadun juga menganggap hal ini perlu menjadi catatan untuk Erick Tohir. Imdadun menganggap perlunya bersih-bersih di badan BUMN. Terlebih dalam suasana pandemi. Petinggi BUMN diharapkan akan lebih sensitif pada publik yang tengah kembang kempis di tengah pandemi.
- Cara Mendaftar Simulasi CAT BKN Untuk Latihan SKD Gratis
- Haru Perjuangan Abang Gojek ini Ditengah Pandemi Covid 19 Diapresiasi Tiktokers
Imdadun juga masih menemukan hal yang paling penting yaitu deradikalisasi di BUMN. Masih banyak kegiatan pro khilafah yang terjadi dan menyedot dana BUMN untuk aktifitas ini.
Said Aqil Siroj Institute berusaha konsisten menjadi garda untuk menghajar radikalisme. Menguatkan pilar kebangsaan. Dan kebebasan beragama yang telah terjaga dengan baik selama ini.
Di akhir kata Imdadun juga akan terus mengawasi semua lembaga untuk menjamin terlaksanananya toleransi, kerukunan dan anti kekerasan. Salah satu lembaga yang dipantau yaitu BUMN. Jangan sampai sektor strategis ini malah menjadi sarang ideologi yang ingin menggulingkan negara dengan mengganti dasar negara menjadi khilafah.
